Puluhan Warga Jarah Benda-Benda Kuno di Sungai Batanghari, Aparat Tidak Berdaya : Okezone News

 

JAMBI – Tim Ahli Cagar Budaya Nasional, Junus Satrio Atmojo menilai maraknya penjarahan warga terhadap benda-benda kuno bernilai sejarah di sepanjang Sungai Batanghari di Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muarojambi, Jambi menilai sudah melanggar hukum.




Para pelaku ini, dengan leluasa menggunakan puluhan perahu berusaha mengambil aneka macam benda kuno bersejarah yang diduga masih berada di dasar Sungai Batanghari.

 BACA JUGA:

Dalam aktivitasnya, mereka menggunakan mesin yang sudah dipersiapkan untuk menyedot peninggalan benda bersejarah tersebut.

Bahkan saat petugas gabungan melakukan razia, para pelaku ada yang nekat menceburkan diri ke Sungai Batanghari guna menghindari kejaran petugas.

 BACA JUGA:

“Aktivitas para pelaku ini tidak ada izinnya dan tidak ada pengawasannya. Penemuan benda kuno bersejarah itu diperjualbelikan para pelaku, seharusnya dilakukan penelitian,” ungkap Junus saat berada di Jambi Senin (11/12/2023).

Dirinya menegaskan, aktivitas mereka sudah jelas melanggar Undang-Undang. “Bila ada masyarakat yang menemukan adanya benda kuno bersejarah, wajib melaporkan. Mencari saja harus ada izinnya,” imbuhnya.

Menurutnya, ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.


Follow Berita Okezone di Google News


“Langkah-langkah untuk tergantung perundangannya, apakah ada unsur sengaja akan ditindak sesuai hukum,” tandasnya.

Persoalannya, kata dia, mereka kabur dan barang-barangnya ditinggal. “Nanti beberapa waktu lagi, mereka balik lagi. Jadi main kucing-kucingan dengan petugas”.

Diakuinya, pengawasan terhadap penjarahan benda kuno bersejarah tersebut sangat sulit kecuali ada warga yang melaporkan.

 BACA JUGA:

“Mengawasi Sungai Batanghari yang sepanjang ini, puluhan kilometer tidak mungkin diawasi setiap hari. Tetapi mesin kapal mereka terdengar,” kata Junus.

Baca Juga  Ternyata Roda LRT Jabodebek Aus Setelah Beroperasi Komersial : Okezone Economy

Dia menambahkan, sungai kewenangannya provinsi dan kabupaten. Karena perangkatnya sudah ada mulai dari camat, lurah sampai kepala desa.

“Jadi kalau tidak ada laporan masyarakat, kadang-kadang kita menjadi tidak ada alasan untuk melakukan pengawasan langsung di lokasi.

Dirinya berharap, para pelaku penjarahan benda kuno bersejarah sebisa mungkin ditangkap dan diganjar sesuai hukum yang berlaku.

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *